Berita Migas‎ > ‎

ESDM Minta Nasihat Mantan Pejabat-pejabat Pertamina Soal Pengelolaan Migas

Senin, 25 Februari 2013 | 17:00

ESDM Minta Nasihat Mantan Pejabat-pejabat Pertamina Soal Pengelolaan Migas

Ilustrasi Pertamina
Ilustrasi Pertamina (sumber: Jakarta Globe)

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengundang 25 mantan pejabat Pertamina untuk memberi masukan mengenai revisi Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Mantan Direktur Eksekutif Celah Timor Pertamina Drajad Zahar mengatakan revisi undang-undang migas harus konsisten dengan UUD 1945 pasal 33.

"Kuasa Usaha Pertambangan (KP) seharusnya diserahkan ke BUMN yang punya operasi dan produksi sendiri, seperti Pertamina," kata Zahar usai menemui Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di Jakarta, Senin (25/02).

Zahar menjelaskan BP Migas (sekarang menjadi SKK Migas) didirikan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas usaha para kontraktor migas. BP Migas tidak punya wewenang untuk pengelolaan karena Kuasa Usaha Pertambangan sudah diberikan pemerintah kepada kontraktor.

"BP Migas tanpa KP, memangkas efektivitas kuasa negara atas kegiatan hulu yang bertentangan dengan pasal 33 UUD'45," ujarnya.

Lebih lanjut Zahar membantah adanya pembicaraan mengenai kelanjutan kontrak Blok Mahakam, Kalimantan Timur dalam pertemuan itu. Ketika dimintai pendapat mengenai kemampuan Pertamina dalam mengelola Blok Mahakam, Zahar menegaskan Pertamina sanggup melaksanakannya baik dari teknologi maupun finansial.

"Apa yang jadi masalah di finansial-nya? Kan cadangan migas sudah terbukti ada. Itu adalah money in the bank, jadi bisa dijaminkan," katanya.

Sementara itu ditemui terpisah, Wamen ESDM Susilo Siswo Utomo mengatakan BP Migas tidak sama dengan SKK Migas. Perbedaannya terletak pada Dewan Komisi Pengawas yang terdiri dari Menteri ESDM sebagai Ketua Komisi, Wakil Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua Komisi serta dua anggota Komisi yakni Wamen ESDM dan Kepala BKM.

"Apakah nanti yang menangani BUMN khusus seperti Pertamina, Itu tergantung DPR. Kami undang beliau-beliau untuk memberi masukan rancangan undang-undang migas. Beliau kan senior," jelasnya.

Susilo menjelaskan dalam pertemuan itu membahas mengenai terjemahan pasal 33 UUD'45 agar energi sumber daya dari hulu hingga hilir bermanfaat bagi rakyat. "Masukan-masukan ini nanti masuk ke DPR," jelasnya.

Penulis: Rangga Prakoso/FMB

Comments