Berita Migas‎ > ‎

Berita Migas Page 9

Page ( 1  2  3  4  5  6  7  8  ) Lowongan Kerja Migas

Tahun Ini, SKK Migas Tambah Produksi Minyak 121.691 Barel per Hari

Selasa, 12 Februari 2013 08:47 WIB

Ainur Rahman
Foto: Antaranews
Foto: Antaranews

Akan memberikan kontribusi sebesar 14 persen dari rencana produksi minyak nasional 2013.

JAKARTA, Jaringnews.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan tambahan produksi minyak sebesar 121.691 barel minyak per hari dan gas sebesar 938 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dari hasi kegiatan pengeboran sumur pengembangan, work over, well service pada tahun 2013.

Rencananya, akan dilakukan pengeboran sumur eksplorasi sebanyak 258 sumur, pengeboran sumur pengembangan sebanyak 1.178 sumur, work over sumur produksi sebanyak 1.094 sumur. Selain itu juga akan dilakukan survei seismik 2D dengan panjang seluruhnya mencapai 18.752 km, survei seismik 3D seluas 22.298 km2 dan kegiatan non seismik sebanyak 7 kegiatan.

Dari hasil kegiatan  pengeboran sumur pengembangan ditargetkan akan ada tambahan produksi sebesar 75.044 barel minyak per hari dan produksi gas sebesar 587 juta kaki kubik per hari. Kegiatan work over diharapkan menghasilkan produksi minyak sebesar 33.595 barel per hari dan gas sebesar 333 juta kaki kubik per hari, well service diharapkan mampu menghasilkan produksi minyak sebesar 13.052 barel per hari dan produksi gas sebesar 18 juta kaki kubik per hari.

“Dengan demikian, rencana kegiatan itu tahun ini akan memberikan kontribusi sebesar 14 persen dari rencana produksi minyak nasional tahun 2013 dan memberikan kontribusi terhadap 11 persen dari rencana produksi gas nasional,” ujar Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas Muliawan saat acara Rapat Koordinasi Operasi Survei, Pengeboran dan Work over 2013 seperti dikutip dari situs Kementerian ESDM.

Pada tahun 2012, realisasi pengeboran sumur pengembangan mencapai 840 sumur yang menghasilkan produksi minyak sebesar 46.250 barel per hari dan gas sebesar 385 juta kaki kubik per hari, pekerjaan work over sebanyak 740 sumur dan pekerjaan well service sebanyak 11.323 kegiatan untuk mempertahankan produktivitas sumur dapat dihasilkan produksi minyak sebesar 43.250 barel per hari dan gas 435 juta kaki kubik per hari. Sehingga total kontribusi kegiatan pengeboran pengembangan, kegiatan work over dan well service sebesar 90.087 barel minyak per hari dan gas sebesar 820 juta kaki kubik per hari.

“Kontribusi produksi minyak dan gas dari kegiatan pengeboran sumur pengembangan, work over dan well service tahun lalu mencapai 10 persen dari produksi minyak dan gas nasional tahun 2012,” jelasnya.

(Ara / Ara)

SKK Migas Targetkan Produksi Minyak 121 Ribu Barel

Tribunnews.com - Senin, 11 Februari 2013 13:32 WIB
SKK Migas Targetkan Produksi Minyak 121 Ribu Barel

















Alat meter gas bumi untuk rumah tangga yang terpasang di salah satu rumah di Kelurahan Gunung Elai, Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (30/1/2013). Di seluruh Kota Bontang ada 3.960 rumah yang menikmati aliran gas bumi tersebut. Sampai saat ini ada 57.000 rumah tangga di 13 kota di Indonesia yang menikmati aliran gas bumi. KOMPAS/HERU SRI KUMORO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan tambahan produksi minyak sebesar 121.691 barel minyak per hari dan gas sebesar 938 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Hal itu diperoleh hasi kegiatan pengeboran sumur pengembangan, work over, well service sepanjang 2013.

Rencananya tahun ini akan dilakukan pengeboran dan eksplorasi sebanyak 258 sumur. Pengeboran sumur pengembangan sebanyak 1.178 sumur, work over sumur produksi sebanyak 1.094 sumur. Selain itu juga akan dilakukan survei seismik 2D dengan panjang seluruhnya mencapai 18.752 km, survei seismik 3D seluas 22.298 km2 dan kegiatan non seismik sebanyak 7 kegiatan.

Dari hasil kegiatan pengeboran sumur pengembangan ditargetkan akan ada tambahan produksi sebesar 75.044 barel minyak per hari dan produksi gas sebesar 587 juta kaki kubik per hari. Kegiatan work over diharapkan menghasilkan produksi minyak sebesar 33.595 barel per hari dan gas sebesar 333 juta kaki kubik per hari, well service diharapkan mampu menghasilkan produksi minyak sebesar 13.052 barel per hari dan produksi gas sebesar 18 juta kaki kubik per hari.

“Dengan demikian, rencana kegiatan pengeboran sumur pengembangan, work over dan well service pada tahun ini akan memberikan kontribusi sebesar 14 persen dari rencana produksi minyak nasional tahun 2013 dan memberikan kontribusi terhadap 11 persen dari rencana produksi gas nasional,” ujar Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas Muliawan saat acara Rapat Koordinasi Operasi Survei, Pengeboran dan Work over 2013, Senin (11/2/2013).

Pada 2012, realisasi pengeboran sumur pengembangan mencapai 840 sumur yang menghasilkan produksi minyak sebesar 46.250 barel per hari dan gas sebesar 385 juta kaki kubik per hari, pekerjaan work over sebanyak 740 sumur dan pekerjaan well service sebanyak 11.323 kegiatan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan produktivitas sumur dapat dihasilkan produksi minyak sebesar 43.250 barel per hari dan gas 435 juta kaki kubik per hari.

Sehingga total kontribusi kegiatan pengeboran pengembangan, kegiatan work over dan well service sebesar 90.087 barel minyak per hari dan gas sebesar 820 juta kaki kubik per hari.

“Kontribusi produksi minyak dan gas dari kegiatan pengeboran sumur pengembangan, work over dan well service pada tahun lalu mencapai 10 persen dari produksi minyak dan gas nasional 2012,” jelasnya.

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama  |  Editor: sanusi

Rudi Lantik 8 Pejabat SKK Migas Baru

Albi Wahyudi
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, Jakarta, (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, Jakarta, (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)

Diharapkan kinerja SKK Migas semakin baik.

JAKARTA, Jaringnews.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melantik delapan pejabat SKK Migas baru. Itu dilakukan agar kinerja SKK Migas semakin baik dalam pencapaian produksi Minyak dan Gas Bumi (Migas).

"Saya ingatkan bahwa sumpah ini mengandung tanggung jawab kepada bangsa dan negara," kata Rudi saat upacara pelantikan penjabat SKK Migas di hadapan para pejabat baru tersebut, Jumat (8/2).

Pengangkatan tersebut sudah ditetapkan dalam surat yang bernomor KPP 0024/SKO 000/2013/S8 tentang pengalihan tenaga kerja jabatan ahli yang ditandatangani oleh Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Inilah delapan penjabat SKK MIgas yang dilantik:

1. Johanes Widjanarko sebagai Wakil Ketua SKK Migas
2. I Gde Pradnyana sebagai Sekretaris SKK Migas
3. Prio widodo sebagai Deputi Pengawas Internal
4. Austi B Gautama sebagai Deputi Pengendalian Perencanaan. (sebelumnya dijabat Widyawan Prawiraatmaja)
5. Muliawan sebagai Deputi Pengendalian Operasi (sebelumnya dijabat I Gde Pradyana)
6. Ahmad Syahrosa sebagai Deputi Pengendalian Keuangan
7. Widyawan Prawiratmaja sebagai Deputi Pengendalian Komersial
8. Gerhard Rumeser sebagai Deputi Pengendali dukungan bisnis

Masalah Subsidi BBM Seperti Bom Waktu bagi Ekonomi

Sabtu, 9 Februari 2013 15:29 WIB

Eben Ezer Siadari

Hal ini ditegaskan ekonom Lembaga Penjamin Simpanan, Doddy Ariefianto.

JAKARTA, Jaringnews.com - Untuk pertama kalinya sejak tahun 1990, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit primer. Defisit itu mencapai Rp72,3 triliun, lonjakan yang besar apabila dibandingkan tahun sebelumnya yang masih mencatat surplus sebesar Rp8,9 triliun.

Ini bukan masalah main-main. Defisit primer merupakan salah satu aba-aba tentang adanya risiko yang mengancam ketahanan anggaran Pemerintah. Sebab, defisit ini menggambarkan lebih kecilnya realisasi pendapatan negara dibandingkan dengan realisasi belanja negara, di luar pembayaran utang. Artinya, bila terjadi defisit primer, untuk membiayai belanja negara saja, Pemerintah tersebut terpaksa harus mengutang.

“Defisit primer pada anggaran tahun lalu terjadi karena tidak tercapainya target penerimaan Pemerintah. Tetapi ada juga kontribusi pengeluaran yang membengkak, terutama subsidi BBM. Itu harus dihadapi,” kata Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan, Doddy Ariefianto, dalam percakapan dengan Jaringnews.com akhir pekan ini.

Subsidi energi yang didominasi oleh subsidi BBM, pada tahun 2012 membengkak dari Rp202,4 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp316,1 triliun pada 2012. Ini menyebabkan belanja negara semakin menekan anggaran.

Selain itu, belanja pegawai dan belanja barang Pemerintah juga ikut melonjak. Jumlah pegawai negeri yang meningkat pesat pada periode 2005-2009 akibat pemekaran provinsi dan kabupaten, ditambah dengan kenaikan gaji dan remunerasi, membuat defisit primer tidak dapat dihindarkan.

Doddy menjelaskan, akibat defisit primer ini, otomatis Pemerintah harus menopang belanja negara dengan utang. “Akibatnya, utang Pemerintah terus akan naik. Sekarang memang utang Pemerintah masih relatif kecil, 27 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), masih jauh dari ambang yang bisa ditolerir, yakni 50 persen. Tetapi jangan salah, ada yang disebut debt dynamic. Utang yang tidak terbayar akan menambah utang lagi. Bunganya pun ikut berbunga. Jadi akselerasi pertumbuhan utang dari 27 persen ke 50 persen, bisa terjadi sangat cepat,” kata Doddy.

Berdasarkan Data kementerian keuangan total utang pemerintah Indonesia hingga September 2012 mencapai Rp 1.975,62 triliun. Dibanding akhir 2011, jumlah utang ini naik Rp 166,67 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia berada di level 27,3% pada September 2012.

Doddy melihat, sejauh ini belum ada sikap yang tegas dari Pemerintah mau pun DPR untuk mengambil kebijakan terhadap subsidi BBM yang terus membengkak. Padahal, ibarat bom waktu, masalah subsidi tersebut dapat menjadi pemicu krisis kepercayaan pasar.

“Pertumbuhan ekonomi kita memang masih bagus. Jadi saya melihat belum ada keadaan yang memaksa, sehingga baik Pemerintah mau pun DPR secara serius memikirkan ini. Tetapi kita kan tidak boleh menunggu sampai pasar menghukum,” tutur dia.

Ia mengkhawatirkan, bila tidak ada sikap yang tegas pada subsidi BBM, anggaran Pemerintah akan terus menanggung defisit, yang pada gilirannya mendorong bertambahnya utang Pemerintah. “Nah, percepatan jumlah utang dari 27 persen PDB ke 50 persen PDB bisa berlangsung sangat cepat, tidak sampai menunggu puluhan tahun bila pasar menghukum kita,” kata Doddy.

“Kalau dibiarkan terus, suatu saat akan terjadi. Sebab ekonomi kita menganut rezim devisa bebas. Orang bebas memasukkan dan mengeluarkan dananya. Kalau pasar melihat kita tidak serius, pasar akan menghukum.”

(Ben / Deb)

Gubernur BI Kembali Ingatkan Bahaya Dibalik Membengkaknya Impor BBM

Jumat, 8 Februari 2013 15:48 WIB

Eben Ezer Siadari
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)

Yang mengundang persepsi negatif dari pasar bukan besaran defisit transaksi berjalan tersebut melainkan kualitasnya.

JAKARTA, Jaringnews.com - Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution kembali mengingatkan, membengkaknya impor Bahan Bakar Minyak yang menjadi faktor dominan penyebab besarnya defisit pada transaksi berjalan, mendapat penilaian negatif dari pasar.

Membengkaknya impor BBM yang pada gilirannya membuat defisit transaksi berjalan membesar, menjadikan kualitas neraca pembayaran Indonesia lebih buruk di mata pasar, bila dibandingkan dengan berbagai negara.
 
"Defisit transaksi berjalan (tahun 2012) lebih tinggi dari perkiraan BI baik secara  kuartalan mau pun keseluruhan," kata Darmin, ketika ditemui seusai menunaikan sholat Jum'at di kompleks BI, Jakarta, hari ini (8/2).

Sebetulnya, kata Darmin, defisit transaksi berjalan  bukan  hal  luar biasa bagi sebuah negara yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi seperti Indonesia. Bila dibandingkan dengan negara emerging market lainnya, seperti India, Brazil, Turki, Rusia, tambah dia, besaran defisit transaksi berjalan itu hampir sama.

"Coba saja lihat kalau dijejer angkanya, mirip," kata dia.

Namun ia menekankan, yang mengundang persepsi negatif dari pasar bukan besaran defisit transaksi berjalan tersebut melainkan kualitasnya.

"Kalau defisit transaksi berjalan tersebut karena impor barang modal dan bahan penolong, kualitasnya tetap bagus, tapi kalau ada hal lain itu yang tidak terlalu bagus. hal lain itu ya seperti impor BBM," kata Darmin.

Darmin mengakui neraca pembayaran Indonesia pada 2012 lalu  masih tertolong oleh surplus di neraca modal yang bisa menutupi defisit transaksi berjalan. Dengan demikian, neraca pembayaran secara keseluruhan masih mencatat surplus.

Namun, kembali ia menegaskan bahwa defisit yang terjadi pada neraca transaksi berjalan akan menyebabkan persepsi pasar negatif bila penyebabnya adalah faktor-faktor yang tidak sehat. "Sepanjang (defisit transaksi berjalan) itu berkualitas, yakni  disebabkan impor barang modal dan penolong, itu tidak masalah. Tetapi kalau ada hal lain yang tidak dibawah kendali itu tidak bagus," tutup Darmin.

Menurut data, defisit transaksi berjalan 2012 mencapai US$21,49 miliar, sedangkan neraca modal mencatat surplus US$21,63 miliar. Dengan demikian neraca pembayaran masih mencatat surplus sebesar US$143 juta.

(Ben / Deb)

9 Perusahaan migas belum sediakan dana Rp 16,6 T untuk relokasi

Reporter : Saugy Riyandi













Senin, 11 Februari 2013 12:07:34
9 Perusahaan migas belum sediakan dana Rp 16,6 T untuk relokasi








Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengakui masih ada sembilan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) yang belum bersedia menyediakan dana Abandonment dan Site Restoration (ASR). Padahal pemerintah telah menyediakan tiga bank BUMN untuk pembayaran ASR tersebut yaitu BNI, Bank Mandiri dan BRI.

Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas, Akhmad Syakhroza menyebutkan kesembilan KKKS tersebut terdiri dari pertama adalah Chevron Indonesia Company di wilayah kerja (WK) West pasir dan East Kal. kedua, Chevron Pacific Indonesia dengan WK di Kuantan, dan yang ketiga, Chevron Pasific Indonesia dengan WK di Siak.

Keempat, Chonocophillips Indonesia INC LTD dengan WK Blok Natuna B. Kelima, Exxon Oil Indonesia INC dengan WK Blok B dan North Sumatera. Keenam, Exxon Oil Indonesia INC dengan WK Blok North Sumatera. Ketujuh, INPEX dengan WK Attaka, Kalimantan Timur. Kedelapan, JOA- Conocophillips dengan WK South Jambi dan terakhir Mobil Cepu di WK Blok Cepu Jawa.

Syakhroza menjelaskan, dana ASR tersebut merupakan dana yang harus dicadangkan oleh KKKS untuk membongkar fasilitas operasi perminyakan pada saat akan meninggalkan area wilayah kerja yang akan ditutup.

"Dana ASR juga akan masuk dalam cost recovery," ujar dia di Kantor SKK Migas, Jakarta, Senin (11/2).

Syahroza menegaskan di tahun 2012 dari 47 WK yang ada pemerintah bisa memperoleh estimasi pemasukan dari dana ASR sebanyak USD 1,72 miliar yang diperoleh dari tiga bank BUMN tersebut.

Bank tersebut di antaranya Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memegang 11 WK, yang estimasi biaya ASR sebesar USD 542 juta. Bank Mandiri dengan 13 WK, estimasi biaya ASR sebesar USD 648 juta dan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan 23 WK, estimasi biaya ASR sebesar USD 531 juta.

"Jika mereka tetap tidak menyediakan dana ASR, WK-nya bisa kita cabut," pungkasnya.

Wamendag: RI Perlu Kebijakan Migas yang Lebih Tepat

oleh Fiki Ariyanti
Posted: 07/02/2013 14:07
Wamendag: RI Perlu Kebijakan Migas yang Lebih Tepat
(Antara/Yudhi Mahatma)
Liputan6.com, Jakarta : Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi mengungkapkan pemerintah perlu mengambil kebijakan tepat untuk menyelamatkan sektor energi nasional.

Hal tersebut terkait dengan sektor minyak dan gas (migas) yang mengalami defisit cukup signifikan sehingga mengganggu neraca perdagangan Tanah Air di 2012.

"Neraca migas yang mengalami kondisi kritis dengan defisit impor migas Rp 50 triliun harus disikapi dengan pengambilan kebijakan tepat agar defisit tidak kembali terulang tahun ini," kata dia, Kamis (7/2/2013).

Dia menerangkan, kebijakan tersebut juga harus bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Dalam hal ini, pihaknya menyerahkan keputusan itu kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM).

"Soal kebijakannya seperti apa, biar Kementerian ESDM yang menanganinya, karena mereka yang lebih tahu. Tapi saya tidak mau berkomentar terkait defisit perdagangan di kuartal I 2013," tegas Bayu.

Terpenting, lanjutnya, kebijakan itu wajib mempertimbangkan harga jual rata-rata minyak mentah di dunia, apabila terjadi kenaikan di atas US$ 110 per barel.

Walaupun begitu, Bayu mengaku bersyukur dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu sebesar 6,23%, meski masih di bawah estimasi sebesar 6,3%.

Tidak tercapainya target, lantaran penjualan ekspor dalam negeri mengalami pelemahan. Namun hal itu belum mampu diganti surplus ekspor non migas yang mencapai Rp 40 triliun.
"Itu masih bagus kok, asalkan kita punya komitmen untuk meningkatkan kinerja perdagangan di 2013," tuturnya. (Fik/Nur)

(wdi

Pengamat: Pemerintah Perlu Cermati Kontrak Migas

Albi Wahyudi,
Faisal Basri

Tidak perlu repot-repot ada divestasi, renegosiasi atau segala macam.

JAKARTA, Jaringnews.com - Prospek industri hulu minyak dan gas bumi (Migas) sangat strategis bagi sektor energi nasional. Oleh karena itu struktur tata kelola industri hulu migas perlu diperbaiki.
 
"Ini bukan instrumen pemerataan, tapi kita perlu mencermati mengenai kontrak yang diperpanjang, dan divestasi maupun cost recovery," ujar Pengamat Ekonomi UI, Faisal Basri di kantor Ditjen KetenagaListrikan, Jakarta, Kamis (7/2).

Faisal menjelaskan, dirinya merasa perlu meminta kepada pemerintah agar kontrak dengan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) segera dilepas jika telah habis. Sehingga tidak perlu lagi diperpanjang apapun alasan dan kajiannya. Sebaiknya, industri strategis ini perlu dikelola negara dengan menggandeng perusahaan plat merah di sektor migas.

"Kontrak kalau sudah habis dengan KKKS, ya sudah, jangan diperpanjang lagi. Lalu pemerintah jangan pakai segala memberikan fasilitas divestasi dan cost recovery, itu tidak perlu ada sebenarnya," tegas Faisal.

Jadi menurut Faisal, tidak perlu repot-repot ada divestasi, renegosiasi atau segala macam. "Kontrak habis ya sudah tarik," jelasnya.

Faisal melanjutkan, kontrak yang cukup optimal dijalankan pemerintah adalah dengan memberikan hasil produksi KKKS ke pemerintah sebesar 65%.

"Bila KKKS mau eksplorasi dan eksploitasi harusnya hasilnya 65% ke pemerintah. Sehingga tidak perlu pakai kontrak bagi hasil dengan cost recovery," pungkasnya.

(Alb / Ara)

Gas Melimpah Tapi 80% Pembangkit Listrik di Kaltim Malah Pakai BBM

Rista Rama Dhany - detikfinance
Rabu, 06/02/2013 15:41 WIB
Foto: Dok. detikFinance
Jakarta - Produsen gas terbesar di Indonesia adalah Kalimantan Timur, namun 70-80% pembangkit listrik PLN malah menggunakan BBM yang justru harganya lebih mahal.

"Memang benar 70%-80% pembangkit listrik di Kalimantan Timur menggunakan BBM," kata Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR yang dilakukan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Susilo mengakui Kalimantan Timur sangat kaya akan gas bumi. Bahkan di Bontang ada pabrik gas alam cair (LNG).

"Tapi walaupun ada pabrik LNG di Bontang, namun masalahnya jarak antara Balikpapan ke Samarinda misalnya mencapai 200 km, sangat jauh," kata Susilo.

Kendala jarak yang cukup jauh ini yang membuat pembangunan pipa gas tidak ekonomis.

"Ini karena masalah infrastruktur yang belum ada baik dari Bontang ke Samarinda sampai ke Balikpapan, kalau mau bangun pipa hitungannya tidak ekonomis," ucap Susilo.

Bahkan seperti di Bontang kaya gas ternyata baru saja bisa dibangun pipa gas. "Di Bontang saja baru saja dilakukan pembangunan pipa gas yang bisa dinikmati masyarakat," ucapnya.

(rrd/dnl)               

Dana Rp 28 Triliun Disiapkan untuk Cari Cadangan Migas

oleh Pebrianto Eko Wicaksono

Posted: 05/02/2013 13:50
Dana Rp 28 Triliun Disiapkan untuk Cari Cadangan Migas
(Antara/Yudhi Mahatma)
Liputan6.com, Jakarta : Pemerintah gencar melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak dan gas (migas). Tidak tanggung-tanggung, dana yang disiapkan untuk eksplorasi pada tahun ini mencapai US$ 2,9 miliar atau setara Rp 28 triliun (kurs Rp 9.683 per dolar AS)

"Kami harapkan alokasi itu bisa terserap secara optimal. Karena pada tahun lalu dari alokasi US$ 2 miliar, hanya terserap US$ 150 juta," ungkap Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswo Utomo, Selasa (5/2/2013).

Menurut Susilo, Kementerian ESDM telah mendukung tim yang bertugas untuk mempercepat kegiatan eksplorasi. "Kita akan siapkan tim help desk bersama staf menteri, itu akan membantu pak Dirjen menyelesaikan masalah teknis maupun non teknis, seperti pembebasan lahan," katanya.

Kurangnya kegiatan eksplorasi telah membuat cadangan minyak turun. Menurut data Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), cadangan minyak terbukti Indonesia pada awal tahun ini turun 150,39 juta barel menjadi 3,59 miliar barel.

Produksi minyak tahunan yang lebih besar dibanding penemuan cadangan minyak baru menyebabkan berkurangnya cadangan.

Penemuan cadangan minyak baru sepanjang 2012 mencapai 164,28 juta barel, sementara jumlah minyak yang diproduksikan sebesar 329,9 juta barel. Pada awal 2012, cadangan minyak Indonesia berada di level 3,74 miliar barel.

Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebelumnya menuturkan faktor eksternal masih menjadi kendala utama bagi industri hulu minyak dan gas bumi dalam menjalankan kegiatan eksplorasi.

Masalah eksternal yang dimaksud adalah permasalahan tumpang tindih aturan, kendala dalam perizinan, dan masalah sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi.

“Hampir 33% masalah yang dihadapi oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) eksplorasi adalah masalah eksternal,” ujar Rudi.

Kendala yang bersumber dari faktor internal KKKS seperti masalah finansial, operatorship, dan prioritas dari induk perusahaan mencapai 24%. Kendala lainnya adalah ketidaktersediaan alat dan jasa penunjang yang mencapai 21% serta ketidaktersediaan data G&G.

Data kendala tersebut didapatkan berdasarkan monitoring terhadap wilayah kerja eksplorasi yang penandatanganan kontraknya sudah di atas tiga tahun. Data SKK Migas menunjukkan saat ini terdapat 119 wilayah kerja dengan kategori ini.

Dari total wilayah kerja tersebut, terdapat 42 KKKS yang telah memenuhi komitmen eksplorasi; 54 KKKS sudah memenuhi sebagian komitmen eksplorasi; 5 KKKS belum memenuhi komitmen eksplorasi, dan 18 KKKS sedang dalam proses terminasi. (Pew/Ndw)

Wamendag: RI Perlu Kebijakan Migas yang Lebih Tepat

oleh Fiki Ariyanti
Posted: 07/02/2013 14:07
Wamendag: RI Perlu Kebijakan Migas yang Lebih Tepat
(Antara/Yudhi Mahatma)
Liputan6.com, Jakarta : Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi mengungkapkan pemerintah perlu mengambil kebijakan tepat untuk menyelamatkan sektor energi nasional.

Hal tersebut terkait dengan sektor minyak dan gas (migas) yang mengalami defisit cukup signifikan sehingga mengganggu neraca perdagangan Tanah Air di 2012.

"Neraca migas yang mengalami kondisi kritis dengan defisit impor migas Rp 50 triliun harus disikapi dengan pengambilan kebijakan tepat agar defisit tidak kembali terulang tahun ini," kata dia, Kamis (7/2/2013).

Dia menerangkan, kebijakan tersebut juga harus bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Dalam hal ini, pihaknya menyerahkan keputusan itu kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM).

"Soal kebijakannya seperti apa, biar Kementerian ESDM yang menanganinya, karena mereka yang lebih tahu. Tapi saya tidak mau berkomentar terkait defisit perdagangan di kuartal I 2013," tegas Bayu.

Terpenting, lanjutnya, kebijakan itu wajib mempertimbangkan harga jual rata-rata minyak mentah di dunia, apabila terjadi kenaikan di atas US$ 110 per barel.

Walaupun begitu, Bayu mengaku bersyukur dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu sebesar 6,23%, meski masih di bawah estimasi sebesar 6,3%.

Tidak tercapainya target, lantaran penjualan ekspor dalam negeri mengalami pelemahan. Namun hal itu belum mampu diganti surplus ekspor non migas yang mencapai Rp 40 triliun.

"Itu masih bagus kok, asalkan kita punya komitmen untuk meningkatkan kinerja perdagangan di 2013," tuturnya. (Fik/Nur)

Pengamat: Pemerintah Perlu Cermati Kontrak Migas

Albi Wahyudi,
Faisal Basri

Tidak perlu repot-repot ada divestasi, renegosiasi atau segala macam.

JAKARTA, Jaringnews.com - Prospek industri hulu minyak dan gas bumi (Migas) sangat strategis bagi sektor energi nasional. Oleh karena itu struktur tata kelola industri hulu migas perlu diperbaiki.
 
"Ini bukan instrumen pemerataan, tapi kita perlu mencermati mengenai kontrak yang diperpanjang, dan divestasi maupun cost recovery," ujar Pengamat Ekonomi UI, Faisal Basri di kantor Ditjen KetenagaListrikan, Jakarta, Kamis (7/2).

Faisal menjelaskan, dirinya merasa perlu meminta kepada pemerintah agar kontrak dengan sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) segera dilepas jika telah habis. Sehingga tidak perlu lagi diperpanjang apapun alasan dan kajiannya. Sebaiknya, industri strategis ini perlu dikelola negara dengan menggandeng perusahaan plat merah di sektor migas.

"Kontrak kalau sudah habis dengan KKKS, ya sudah, jangan diperpanjang lagi. Lalu pemerintah jangan pakai segala memberikan fasilitas divestasi dan cost recovery, itu tidak perlu ada sebenarnya," tegas Faisal.

Jadi menurut Faisal, tidak perlu repot-repot ada divestasi, renegosiasi atau segala macam. "Kontrak habis ya sudah tarik," jelasnya.

Faisal melanjutkan, kontrak yang cukup optimal dijalankan pemerintah adalah dengan memberikan hasil produksi KKKS ke pemerintah sebesar 65%.

"Bila KKKS mau eksplorasi dan eksploitasi harusnya hasilnya 65% ke pemerintah. Sehingga tidak perlu pakai kontrak bagi hasil dengan cost recovery," pungkasnya.

(Alb / Ara)

KESDM Sampaikan Alokasi Gas ke SKK Migas
 
Headline
Menteri ESDM Jero Wacik - inilah.com/Ardhy Fernando

INILAH.COM, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberikan surat alokasi gas alam cair (liquidfied natural gas/LNG) untuk domestik dari proyek-proyek lapangan sumber gas kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan mulai tahun ini, pemerintah berhasil memasok gas untuk kepentingan domestik yang berasal dari peralihan ekspor gas Tangguh ke Sempra, Amerika Serikat sebanyak 20 kargo per tahun. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pasokan gas untuk domestik hingga tahun 2025.

"Lalu untuk Tangguh train 3, itu akan mulai produksi 2018. Dan itu berhasil kita negosiasi akan 40 persen domestik. Tentu nanti alokasi akan kita atur. Pipa trans jawa sedang dibangun, Sumatera juga dibangun," tutur dia di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (6/2/2013)

Di samping itu, dari ekses Mahakam juga akan mendapatkan gas sebanyak 16 kargo per tahun. Sedangkan, dari ENI di lapangan jangkrik, dan non east Jangkrik pada 2016 sebanyak 43 kargo dengan rincian 14 kargo pada 2016, 18 kargo pada 2017-2022, 7 kargo pada 2023 dan 4 kargo pada 2024 sampai 2025.

"Dari Chevron IDD di Selat Makasar akan dapat domestik 50 kargo pada 2017 sampai 2019, 30 kargo 2020 sampai 2021, 16 kargo pada 2022 dan 10 kargo pada 2023," katanya.

Menurut dia, semua alokasi gas cukup tersedia cukup besar namun jaringan pipa dan terminal terapung regasifikasi (floating storage regasification unit/FSRU) masih belum memadai. Karena itu pihaknya akan terus menggenjot pembangunan jaringan pipa dan FSRU.

"Saudara kami punya proyeksi dari 2012 sampai 2025 per tahunnya berapa kargo dan kemana penyalurannya. Demand sudah ada. Kalau gas ditemukan di mana termasuk Masela diangkut LNG ke sana. Kita siapkan FSRU Jawa Tengah, Lampung dan Arun. Itu infrastruktur untuk gas," kata dia. [hid]

Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini menyebutkan bahwa pemasukan ke negara dari sektor migas sebesar 65 persen langsung masuk ke kas negara.

Jum'at, 1 Februari 2013 15:49 wib
Logo SK Migas (Foto: Okezone)
Logo SK Migas (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini menyebutkan pemasukan ke negara dari sektor migas sebesar 65 persen langsung masuk ke kas negara.

"Penerimaan negara dari sektor migas lebih tinggi dibanding dari sektor pertambangan," ujar Rudi Rubiandini, di kantornya Wisma Mulia, Jakarta, Jumat (1/2/2013).

Rudi menambahkan penerimaan negara dari sektor migas sebesar 60-65 persen sudah langsung masuk ke kantong negara. Pasalnya, saat ini banyak masyarakat yang masih belum mengerti banyak tentang industri minyak dan gas bumi (migas).

"Penerimaan negara dari sektor migas tersebut diklaim lebih tinggi dibanding sektor pertambangan yang hanya 25 persen dengan royalti yang masih kecil sampai saat ini.

"Penerimaan negara itu lebih tinggi dari sektor pertambangan yang hanya mencapai kurang lebih 25 persen dengan royalti yang sangat kecil," tegas dia.

Penelitian Migas Penting untuk Tingkatkan Produksi

Selasa, 5 Februari 2013 13:47 wib
Ilustrasi
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) meminta Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) ESDM untuk lebih serius lagi dalam melakukan penelitian sehingga bisa menghasilkan data yang akurat dan keuntungan yang lebih. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak nasional.

"Apapun yang dikerjakan dan diteliti disatukan menjadi satu. Karena itu lembaga penelitian di setiap Ditjen juga bersatu guna memaksimalkan di Balitbang," ungkap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswo Utumo, di Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Susilo menyebut, hal ini bertujuan agar Balitbang ESDM menjadi center Of technology di sektor minyak dan gas bumi (migas), kelistrikan, serta tambang. Hal tersebut dilakukan menyusul strategisnya sektor ESDM bagi kepentingan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.

"Pentingnya hasil teknologi yang telah dihasilkan harus disatukan dengan Balitbang ESDM. Lebih jauh dia juga menambahkan, proyek penelitian yang dijalankan sebaiknya jangan berorientasi dengan profit agar persoalan penelitian berjalan dengan baik ke depan. Mendapatkan uang yang lebih boleh boleh saja asalkan jangan cari untung kalau buat penelitian," pungkasnya.


SKK Migas Temukan 51 Sumur Migas Baru

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut pihaknya telah menemukan sumur minyak dan gas bumi untuk dieksplorasi.

"Dari 80 sumur yang ditemukan, 51 sumur menemukan cadangan migas, sedangkan 29 tidak ada cadangan migas," ujar Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/1/2013).

Rudi menyebut, dari 23 sumur, 16 sumur berisi cadangan gas dan dan sisanya terdapat cadangan minyak.

"Ini mengindikasikan gas lebih banyak ditemukan ketimbang minyak. Perkembangan cadangan minyak dan gas RI minyak berkurang dan gas bertambah," ungkap dia.

Rudi juga menambahkan, dalam Reserves Replacement Ratio (RRR), cadangan gas terlihat lebih banyak daripada minyak di masa depan.

"Gas akan menjadi energi untuk negara kita ke depannya," tandas dia.

30 Perusahaan Migas Mangkir Bayar Bonus Tanda Tangan

oleh Pebrianto Eko Wicaksono
Posted: 05/02/2013 15:10

30 Perusahaan Migas Mangkir Bayar Bonus Tanda Tangan

Liputan6.com, Jakarta
: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat sekitar 20-30 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas (migas) tidak membayar bonus tanda tangan (signature bonus) sesuai komitmen yang telah disepakati saat penandatanganan kontrak.

"Banyak yang ngemplang, ada 20-30 perusahaan yang signature bonus tidak dibayar, komitmen tidak tahun nggak dibayar," kata Susilo saat menghadiri Rapat kerja internal ESDM, di Gedung Penelitian dan pengembangan (Litbang), Jakarta (5/2/2013).

Menurut dia, pemerintah akan melakukan tindakan bagi perusahaan migas yang tidak memenuhi komitmennya, dengan mencabut perizinan eksplorasi. Dia berpendapat, penyebab tidak ditepatinya komitmen yang sudah disepakati disebabkan munculnya banyak calo.

"Kami bilang cabut itu. karena banyak calo-calo," tegas Susilo.

Untuk itu, Susilo meminta Dirjen Migas agar lebih selektif dalam memilih perusahaan migas yang akan berinvestasi di lapangan Migas Indonesia agar hal tersebut tidak terulang.

Perusahaan migas dalam negeri dipilih harus memiliki kondisi keuangan yang kuat agar tidak ada lagi penunggakkan bagi hasil ke negara.

"Kami sudah meminta ke Pak Edy Hermantoro (Dirjen Migas-red) untuk memilih perusahaan lokal yang betul-betul punya dana, teknologi, komitmen dan pengalaman. Juga tidak ngemplang," ungkap Susilo.

Kekuatan dana menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena pencarian lapangan migas baru sebagian besar berada di laut dalam dan berada di kawasan Timur Indonesia.

"dibutuhkan investasi yang semakin besar. Misalnya, untuk pengeboran satu sumur di laut dalam membutuhkan biaya sekitar US$ 80 juta sampai US$ 100 juta," jelas Susilo. (Pew/Ndw)


Realisasi Eksplorasi Migas Hanya 20 Persen

Selasa, 05 Februari 2013, 14:51 WIB

Lapangan Migas Blok Mahakam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengakui eksplorasi minyak dan gas (migas) tak optimal. Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo realisasi eksplorasi tak sesuai harapan.

"Realisasi eksplorasi hanya 20 persen," tegasnya, Selasa (5/2). Dari target eksplorasi yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran (WP&B) 2012 sebesar Rp 2 miliar dolar AS, dana yang terserap hanya Rp 150 juta dolar AS.

Sejumlah persoalan seperti batalnya pengeboran dan seismik menjadi penyebab. Persoalan rig juga menjadi masalah lain. Imbasnya sejumlah proyek tak berjalan.

"Karenanya ke depan, kita siapkan help desk bersama staff menteri untuk membantu menyelesaikan persoalan ini," jelasnya. Di 2013 ini, pemerintah menganggarkan dana 2,9 miliar dolar AS untuk eksplorasi.

Dirjen Migas Kementerian ESDM A Edy Hermantoro menuturkan guna menggenjot ekplorasi, kementerian sudah mengajukan insentif fiskal. "Yakni pembebasan pajak eksplorasi," tegasnya.

Menurutnya surat resmi sudah diajukan ke Ditjen Pajak sejak 2012 lalu. Meski terdapat sinyal negatif dari Kementerian Keuangan, ia menuturkan akan kembali melakukan pembicaraan.

"Kalau 50 juta dolar AS harus mereka keluarkan untuk membeli rig, misal insentifnya 10 persen, kan lumayan mereka menghemat 5 juta dolar AS," papar Edy.

Untuk mengembangkan minat investor, pemerintah juga menyiapkan dana Rp 100 miliar untuk survei seismik. Ini akan dilakukan di Teluk Salawati, Papua dan perbatasan dekat Filipina.

Pengamat migas Marwan Batubara menilai optimalisasi eksplorasi penting. Terus menurunnya produksi minyak nasional membuat pemerintah harus menemukan sumur migas baru.

Persoalan hasil eksplorasi yang minim hasil di beberapa sumur juga perlu diakali pemerintah. "Karenanya pemerintah harus satu suara," kata Marwan.

Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebutkan sebanyak 18 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mengembalikan wilayah kerja migas. Tak ditemukannya minyak maupun  kondensatnya di lapangan tersebut membuat menjadi penyebab. Diantaranya Blok Karama, yang digarap perusahaan asal Norwegia Statoil dan Pertamina.

Reporter : Sefti Oktarianisa
Redaktur : Nidia Zuraya

SKK Migas Siapkan Aturan Penggunaan Teknologi Lanjut

Senin, 11 February 2013 | 14:14 WIB
ANTARA/Yudhi Mahatma/bb

Metrotvnews.com, Jakarta: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) akan membuat pedoman tata kerja yang mengatur penggunaan teknologi tingkat lanjut (enhanced oil recovery/EOR) di lapangan-lapangan yang tidak dikembangkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Mekanisme kebijakan itu dengan mekanisme no cure no pay, yakni pihak ketiga diberikan izin untuk melakukan optimasi di lapangan yang tidak dikembangkan.

"Diharapkan dengan adanya mekanisme no cure no pay, hasil penerapan teknologi tingkat lanjut dalam produksi minyak dan gas akan dinikmati dalam waktu tidak lama seperti dahulu," ujar Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini seperti dikuti dari siaran pers yang diterima Media Indonesia, Jakarta, Senin (11/2).

Ia menegaskan kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi minyak dan gas nasional. KKKS bisa mulai menerapkan tidak hanya secondary recovery seperti yang dilakukan sekarang, melainkan menuju teknologi tertiery recovery dari lapangan yang sudah mengalami laju penurunan produksi dan yang masih baru.

KKKS yang sudah melakukan enhanced oil recovery antara lain Medco dengan menerapkannya di Lapangan Kaji Semoga, Rimau Asset, Sumatra Selatan, dan Chevron yang sebagian produksinya menggunakan teknologi tersebut ketimbang produksi primer.

"Medco butuh waktu 12 tahun dan Chevron butuh waktu 13 tahun untuk bisa mendapatkan minyak dengan teknologi EOR. Ke depan kami mengharapkan dengan mekanisme yang baru tersebut, kita dapat mulai menikmati produksi minyak dari hasil EOR dalam jangka waktu hanya sekitar empat tahun," tegasnya.

SKK Migas juga akan memberikan sanksi tegas kepada KKKS yang tidak mengoptimalkan pengembangan di lapangan yang dikelola. Ini agar tidak ada lagi lapangan-lapangan yang dibiarkan terbengkalai tanpa ada kegiatan eksplorasi maupun produksi.

Upaya itu paralel dengan upaya peningkatan produksi migas dari hasi kegiatan pengeboran sumur pengembangan, work over, dan well service pada 2013. Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas Muliawan mengatakan pada tahun ini akan dilakukan pengeboran 258 sumur eksplorasi, pengeboran sumur pengembangan sebanyak 1.178 sumur, dan work over sumur produksi sebanyak 1.094 sumur.

"Rencana kegiatan pengeboran sumur pengembangan, work over, dan well service pada tahun ini akan memberikan kontribusi sebesar 14 persen dari rencana produksi minyak nasional tahun 2013 dan memberikan kontribusi terhadap 11 persen dari rencana produksi gas nasional," ujar Muliaman. (Ayomi Amindoni/Was)

Eksplorasi migas tak maksimal, Wamen ESDM salahkan litbang

Reporter : Saugy Riyandi

Selasa, 5 Februari 2013 12:47:00
Eksplorasi migas tak maksimal, Wamen ESDM salahkan litbang
Ilustrasi Migas. shutterstock.com

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menyoroti berbagai masalah terkait ketahanan energi dalam negeri. Salah satu masalah yang dipandang prioritas adalah eksplorasi sumur minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia.

Permasalahan ini mudah terdeteksi dari kurang optimalnya penyerapan anggaran eksplorasi yang hanya 20 persen sepanjang tahun lalu.

"Tahun lalu USD 2 miliar hanya terserap USD 150 juta," ujar Susilo, saat menghadiri rapat internal Litbang ESDM, di Gedung Litbang, Jakarta Selasa (5/2).

Susilo menegaskan tidak optimalnya penyerapan anggaran eksplorasi tersebut disebabkan oleh kurang berperannya Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) ESDM dalam melakukan penelitian di bidang Eksplorasi. Imbasnya, ada rencana proyek yang akhirnya tidak berjalan.

"Ngebor tidak jadi, seismik tidak jadi, ruginya kurang, banyak yang tidak jadi, belum urusan teknis dan non teknis," tegas dia.

Susilo berharap anggaran litbang ESDM bisa memperbesar dan memaksimalkan perannya agar eksplorasi yang sudah dianggarkan sebesar USD 2,9 miliar pada tahun ini dapat terserap dengan baik.

Untuk mengoptimalkan penyerapan tersebut, pihaknya akan membentuk tim help desk yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian masalah.

"Kita akan siapkan help desk bersama staf menteri, itu akan membantu pak Dirjen menyelesaikan masalah teknis maupun non teknis, seperti pembebasan lahan," jelasnya.

The Air-Conditioning & Refrigeration Trade Explained

HVACImagine doing a trade that was FOUR trades in one!  Well, that’s the opportunity you have in the Air-Conditioning and Refrigeration Trade.  This trade is part of the HVAC industry.  HVAC stands for Heating, Ventilation and Air Conditioning.  The tradies, known as “Fridgeys”, work on everything from home air-conditioner installations to commercial heating, ventilation and air-conditioning systems in major shopping centres – and everything in between.  They install and maintain these systems.  It’s a very interesting and little known about trade that is actually FOUR trades in one. There’s a little bit of Electrical (wiring installation), Plumbing (piping for all the refrigerant), Sheet Metal working (ducting and air flow control) and Mechanical (pumps and motors).  Fridgeys are a rare breed in Australia at the moment so it’s worth investigating.  We need more HVAC Technicians in Australia and here’s why…

Australia’s extreme climates can see it being 10 degrees in Melbourne one day and 35 degrees the next with similar examples around the country on a daily basis.  Many air-conditioning and ventilation systems can’t handle those extremes for too long and so they break down, needing repair or replacement.  Problem is… there are not enough technicians to do the work.

There’s a major skills shortage for Air-Conditioning and Refrigeration techs in Australia at the moment.  In fact, the trade has made the Australian Governments National Skills Shortage List meaning there are good incentives to take up the trade.  Keep an eye out for a Dual Trade in the HVAC industry too.  This is where you’ll be able to complete two nationally recognised qualifications in one – Fridgey and Sparky!  David Eley, MIGAS QLD/WA State Manager, recently wrote about the huge demand for dual trading in his blog Air-conditioning and Refrigeration and Electrical Dual Trade Apprenticeships.

Contact the team at MIGAS Apprentices & Trainees to find out more about getting into the HVAC Industry.

Menteri ESDM Menyesal Gas Dijual Murah

Dani Jumadil Akhir - Okezone
Rabu, 6 Februari 2013 18:44 wib
Menteri ESDM Jero Wacik. (Foto: Okezone)
Menteri ESDM Jero Wacik. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan nilai sumber energi jenis gas sekarang ini lebih dicari ketimbang jenis energi lainnya, yakni minyak mentah dan batu bara.

Menteri ESDM Jero Wacik menjelaskan, kondisi sudah berubah sekarang ini, di mana gas dicap mempunyai punya nilai tinggi. Karena itu, banyak perusahaan migas sekarang ini banyak mencari gas.

"Gas sudah jadi komoditas yang sangat diperlukan. Syukurnya kita punya cadangan gas banyak," ungkap Menteri ESDM Jero Wacik di kantornya, Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Jero menambahkan, Indonesia itu dulu kaya akan minyak. Karena itu, banyak investor yang berlomba-lomba bisa ngebor minyak di Indonesia. Dulu, saat perusahaan migas ngebor minyak ternyata yang didapat gas, gas tersebut malah dibuang.

Jero menambahkan seiring teknologi yang semakin berkembang, serta tingginya harga minyak mentah, membuat energi gas menjadi aspek bernilai tinggi. Namun, karena teknologi dalam negeri sangat minim, dan kebergantungan minyak masih besar, sumber gas yang ada di ekspor begitu saja.

"Cuma jatuhnya saat itu kita malah kerepotan walau punya banyak cadangan gas. Gas tidak butuh akibatnya cadangan itu diekspor dengan harga murah," katanya.

Menurutnya, menjual harga gas dengan banderol murah merupakan hal yang wajar. Pasalnya, jika dijual sesuai dengan harga minyak, para pemasok sumber energi itu tidak akan berminat dengah harga yang ditawarkan.

"Tapi saya menyesal bahwa Indonesia dulu membuang potensi energi gas pascaminyak mentah menjadi sumber energi primer," pungkasnya.

Rencana Kerja 274 Kontraktor Migas Disetujui  

TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) menyetujui rencana kerja dan anggaran dari 274 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk tahun 2013. Jumlah itu terdiri atas 74 wilayah kerja (WK) eksploitasi dan 200 WK eksplorasi.

Kepala SK Migas Jero Wacik mengatakan, dari rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui itu, diperkirakan terjadi peningkatan investasi untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas. "Tercatat sebesar US$ 26,2 miliar lebih tinggi dibandingkan komitmen investasi pada 2012 sebesar US$ 21,88 miliar," kata Jero dalam penyerahan WP&B, di kantor SK Migas, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2013.

Ia menambahkan, persetujuan anggaran untuk wilayah kerja eksploitasi sebesar US$ 23,5 miliar dan untuk WK eksplorasi sebesar US$ 2,7 miliar. Kemudian, tercatat rencana pengeboran di WK eksploitasi sebanyak 1.177 sumur pengembangan, 1.094 sumur kerja ulang, dan 99 sumur eksplorasi.

Sedangkan pengeboran wilayah kerja eksplorasi akan dilakukan di 75 sumur eksplorasi migas konvensional dan 82 sumur eksplorasi gas metana batu bara. "Kami meminta kontraktor KKS segera melaksanakan rencana kerja yang telah disetujui, sehingga target produksi dan penerimaan negara dapat tercapai," katanya.

Ia menambahkan, investasi di sektor migas membutuhkan biaya besar yang nilainya mencapai jutaan hingga miliaran dolar. Karena itulah SK Migas berkomitmen mempercepat persetujuan rencana kerja dan anggaran KKKS. "Filosofinya adalah kalau bisa dikerjakan lebih cepat untungnya besar. Karena itu saya minta prosesnya dipercepat supaya cepat dapat minyak, dapat gas, dan negara cepat dapat bagiannya," ujar Jero.

SK Migas memperkirakan terdapat tambahan tenaga kerja nasional sekitar 3.700 orang sebagai pekerja langsung di kontraktor KKS. Jumlah penambahan tenaga kerja ini akan lebih banyak bila memperhitungkan tenaga kontrak yang diperkirakan sebanyak 3.000 orang.

Deputi Perencanaan SK Migas, Widhyawan Prawiraatmadja, menambahkan, banyak dinamika yang menghambat persetujuan rencana kerja ini, di antaranya perizinan dan tumpang-tindih. "Sehingga revisi rencana kerja dan anggaran ini diperlukan. Tapi telah kami selesaikan tepat waktu di akhir 2012 sesuai komitmen semua," ujarnya.

ROSALINA

40 Ribu BOPD, PHE ONWJ Pecahkan Rekor Produksi Minyak Harian

Albi Wahyudi
Ilustrasi
Ilustrasi

Membangun tiga anjungan lepas pantai.

JAKARTA, Jaringnews.com - PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menargetkan produksi minyak di 2013 sebesar 36.400 bopd dan untuk target produksi gas sebesar 192 MMSCFD.

Executive VP Pertamina Hulu Energi North West Java (PHE ONWJ), Jonly Sinulingga mengungkapkan, sepanjang 2012 pihaknya berhasil mencapai produksi minyak dengan rata-rata sebesar 33,3 mbopd yang merupakan produksi tertinggi setelah diambil alih oleh Pertamina.

"Bahkan beberapa kali juga memecahkan rekor produksi harian di atas 40,000 bopd," kata Jonly saat konferensi pers Pertamina"Pemaparan Pencapaian Kinerja HSSE dan penerimaan sertikfikat ISO14001" di PHE Tower di Jakarta, Kamis (7/2).

Jonly menjelaskan, dalam pencapaian produksi tersebut juga diiringi dengan pencapaian kinerja terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL) dalam menghasilkan produksi yang aman bagi manusia dan lingkungan.

"Atas prestasi itu, kami bagian dari kontraktor migas yang peduli dengan lingkungan dan sosial khususnya untuk pemberdayaan masyarakat," tutur Jonly.

Jonly menambahkan, masih di tahun 2012 lalu, PHE ONWJ juga berhasil menyelesaikan proyek tanpa incident kehilangan jam kerja (no lost time injury) yakni pengembangan lapangan baru APNE dan F yang meliputi pembangunan tiga anjungan lepas pantai.

"Adapun proyek ini menambah produksi gas sebanyak 110 MMSCFD yang tentu saja dapat mengimbangi penurunan produksi gas yang diakibatkan oleh natural decline," tandasnya.

(Alb / Ara)

Wah, Cadangan Minyak Indonesia Paling Sedikit!

Dani Jumadil Akhir - Okezone
Jum'at, 1 Februari 2013 17:45 wib
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut cadangan minyak mentah Indonesia menempati urutan ke-29 dari 30 negara. Cadangan minyak mentah Indonesia hanya sebesar 3,6 miliar barel.

Menurut Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengatakan cadangan minyak mentah Indonesia tertinggal jauh dari negara Venezuela yang di posisi pertama dengan cadangan sekira 400 miliar barel. Rudi menambahkan, saat ini negara yang paling banyak mempunyai cadangan minyak mentah termasuk Venezuela adalah negara timur tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE) mempunyai cadangan minyak sebesar 300 miliar barel.

"Lalu, Norwegia mempunyai cadangan minyak sebesar 10 miliar barel. Walaupun kecil cadangannya tetapi penduduk Norwegia hanya empat juta lebih kecil dibanding penduduk yang ada di Jakarta. Namun, cadangan kita menang dari Inggris yang hanya tiga miliar barel," ungkap Rudi, di Jakarta, Jumat (1/2/2013).

Sebelumnya, SKK Migas menyatakan cadangan minyak Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2012, rasio cadangan minyak terhadap produksi (reverse replacement ratio/RRR) hanya 52 persen dari total produksi. Padahal tahun sebelumnya, rasionya mencapai 82 persen.

Cadangan terbukti pada awal 2012 mencapai 3,742 miliar metric barel oil (MMBO) sehingga di Januari ini, perkiraan cadangan turun jadi 3,6 MMBO. Sementara produksinya pada 2012 sebesar 314 MMBO.

"Parahnya, cadangan minyak Indonesia masih kalah dari negara Malaysia yang mempunyai cadangan minyak mencapai delapan miliar barel," pungkasnya. (gnm)
(ade)

Jumat, 1 Februari 2013 15:12 WIB

SKK Migas Mengaku Sudah Siapkan Parameter dan Target 2013

Albi Wahyudi
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, Jakarta, (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, Jakarta, (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)

Agar keberadaan SKK Migas dapat terlihat dan terukur.

JAKARTA, Jaringnews.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membuat target tahun 2013 dengan beberapa parameter.

"Ada parameter dan target yang kami buat dalam bekerja, sehingga keberadaan SKK Migas ini dapat terlihat dan terukur," kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandi, di Jakarta, Jumat (1/2).

Rudi menjelaskan, untuk parameter lifting minyak bumi targetnya 830-850 ribu bopd, dan lifting gas bumi 6.939 mmscfd.
 
"Lifting migas targetnya 2.070 - 2.090 ribu boepd dan cost recovery (CR) targetnya USD 16,5 - 17,9 milyar serta untuk penerimaan negara targetnya USD 27,9-29,5 milyar," ujar Rudi.

Menurut Rudi, target tahun 2013 sangat bergantung pada asumsi harga oil dan asumsi harga gas," tegas Rudi. "Target itu dengan asumsi harga oil USD 105/bbl dan asumsi harga. USD 9,35/mmbtu," tambahnya.

"Kami berharap kelima parameter capain ini sesuai target 2013 sehingga sesuai dengan amanat APBN dan kesejahteraan bersama," tandas Rudi.

(Alb / Ara)

Rudi Tegaskan SKK Migas Bekerja Atas Dasar Perpres No.9/2013

Albi Wahyudi
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, Jakarta, (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, Jakarta, (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)

SKK Migas dipertanyakan mekanisme kerjanya oleh banyak pihak.

JAKARTA, Jaringnews.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bekerja atas dasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013. Hal ini mengemuka ketika SKK Migas dipertanyakan mekanisme kerjanya oleh banyak pihak.

"Dalam SKK Migas ada Komisi Pengawas untuk melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi SKK Migas sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2," kata Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandi, di Jakarta, Sabtu (2/2).

Menurut Rudi, Komisi Pengawas inilah yang memberikan persetujuan kebijakan strategis dan rencana kerja serta melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan operasional SKK Migas.

"Jadi jelas SKK Migas bekerja karena ada pertimbangan usulan dari Komisi Pengawas, yang terdiri atas Menteri ESDM, Wamen ESDM dan Wamenkeu," ujar Rudi.

Rudi menambahkan, pihaknya juga harus melaporkan kegiatannya setiap enam bulan kepada presiden."Kita kan diangkat dan diberhentikan presiden atas usul Menteri ESDM," tuturnya.

"Kepala SKK Migas bertanggungjawab langsung kepada presiden, karena pertama kali ditetapkan presiden," sebut Rudi.

Lebih lanjut, Rudi menjelaskan bahwa Perpres berlaku sejak diundangkan 10 Januari 2013 dan berlaku surut sejak 13 November 2012 sepanjang berkaitan dengan biaya operasional.

(Alb / Ara)

Kilang Gas Tangguh dan Bontang Dialokasi untuk Konsumsi Domestik

Albi Wahyudi
ilustrasi (Ist)
ilustrasi (Ist)

Kebutuhan gas bagi industri nasional di tahun 2013 diproyeksi mencapai 1057 mmscfd.

JAKARTA, Jaringnews.com - Untuk memenuhi kensumsi gas domestik di tahun 2013, pemerintah telah menetapkan alokasi gas alam cair (Liquidfied Natural Gas/LNG) yang diperoleh dari kilang Tangguh dan Bontang.

Seperti diketahui, konsumsi gas dalam negeri terbilang cukup besar sampai hari ini. Namun alokasi gas yang ada saat ini belum cukup memadai memenuhi kebutuhan.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas), Eddy Hermantoro mengungkapkan, dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dari pasokan gas tersebut, maka pemerintah telah menetapkan beberapa terminal terapung penampungan dan regasifikasi (floating storage dan regasification unit/FSRU) dan pabrik pupuk yang akan berlaku mulai tahun ini.

"Pemerintah akan keluarkan aturan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) ESDM untuk mengatur alokasi gas di beberapa FSRU dan pabrik pupuk," kata Eddy di Jakarta, Selasa (5/2).

Eddy mengharapkan agar aturan tersebut dapat ditetapkan tahun ini. Namun, untuk masalah harga masih harus dinegosiasikan terlebih dahulu. Ini lantaran banyak pabrik pupuk yang belum bisa menyerap alokasi gas tersebut.

Eddy menambahkan, pihaknya juga telah mengarahkan usulan alokasi-alokasi domestik tersebut untuk beberapa FSRU. Diantaranya dari Jawa Tengah, Banten, Jakarta, serta Aceh juga.

"Tetapi akan kita alokasikan gasnya untuk ke PIM yang dari Tangguh, itu salah satunya. Totalnya delapan kargo, tapi enam kargo dulu dan setengah kargo untuk pabrik kraft Aceh untuk kebutuhan listriknya," ungkap Edy.

Edy menambahkan apabila ada kelebihan pasokan gas yang tidak terserap maka akan dialihkan ke FSRU Jawa Barat untuk kebutuhan pembangkit listrik milik PLN. Langkah tersebut dinilai karena FSRU Jawa Barat masih kekurangan pasokan gas.

"kita masih otak-atik, kita coba. Apakah nanti umpamanya dari situ ada kelebihan kan bisa dipakai untuk PLN. Jadi dari Tangguh masih ada 1,5 kargo, dan bisa dipakai untuk PLN," jelas Edy.

Seperti diketahui, kebutuhan gas bagi industri nasional di tahun 2013, diproyeksi mencapai 1057 mmscfd dan jatah yang dialokasikan hanya berkisar 550 mmscfd.

(Alb / Ara)

Page ( 1  2  3  4  5  6  7  8  ) Lowongan Kerja Migas
Comments