Berita Migas‎ > ‎

Berita Migas Page 6

Page ( 1  2  3  4  5  7  8  9 ) Lowongan Kerja Migas

Ketatnya Regulasi Migas Bisa Perlemah Posisi Tawar Pemerintah

Selasa, 12 Februari 2013 | 20:01
Ilustrasi kilang minyak lepas pantai.
Ilustrasi kilang minyak lepas pantai. (sumber: Antara)

Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono menilai posisi tawar pemerintah tidak akan kuat untuk mengundang investasi asing di sektor minyak dan gas (migas) apabila regulasinya diperketat.

"Kalau posisi regulasi terlalu ketat, kita takkan punya bargaining position. Apalagi masih banyak pilihan lain di negara luar," kata Harjono ketika berbicara dalam diskusi bertema "Menuju Revisi UU Migas" yang dilaksanakan Fraksi PDIP di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/2).

Menurut Harjono, posisi cadangan migas terbukti Indonesia berada di bawah negara-negara lain, tepatnya di urutan ke-29. Artinya, banyak negara lain di dunia yang memberi peluang kepada perusahaan migas asing untuk berekspansi di negara tersebut, bukan Indonesia.


Sebagai gambaran, Harjono adalah satu-satunya hakim MK yang memberi putusan disenting opinion saat memutus pembubaran BP Migas beberapa waktu lalu.

Harjono mengungkapkan, Indonesia masih membutuhkan modal besar dan teknologi kontraktor migas asing untuk membuka ladang baru di dalam negeri yang kerap dianggap beresiko tinggi.

Pakar Perminyakan Beny Lubyantara menyatakan Indonesia sebaiknya tak anti dengan investasi asing di sektor migas.

Regulasi di sektor migas akan berkaitan dengan sistem kontrak antara negara dengan perusahaan swasta lokal maupun asing. Dalam konteks itu, kata dia, semakin besar risiko eksplorasi, seharusnya semakin menarik syarat-syarat dan aturan yang diberikan bagi para kontraktor, termasuk asing yang lebih berpengalaman dan memiliki modal kuat.

Bahkan di negara seperti Venezuela yang kerap dianggap antiasing, mereka mengundang perusahaan kontraktor asing untuk mengerjakan salah satu ladang migas.

"Untuk yang risiko tinggi, Venezuela memanggil perusahaan asing. Itu untuk ladang Orinoco Magna Reserva. Chavez itu welcome pada asing, walau tidak kepada AS. Kalau risiko besar, tak ada salahnya mengundang asing," kata Beny.

Intinya, tegas Beny, Indonesia harus memilah model kontrak yang disesuaikan dengan risiko proyek. Dia melanjutkan,investor asing tetap memegang peran penting mendorong peningkatan produksi migas nasional.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/WBP

Penguatan Peran Pertamina, Solusi Terpuruknya Industri Migas

Selasa, 12 Februari 2013 | 18:46
Kilang minyak  Pertamina Balongan, Indramayu, Jawa Barat. FOTO : M Agung Rajasa/ANTARA
Kilang minyak Pertamina Balongan, Indramayu, Jawa Barat. FOTO : M Agung Rajasa/ANTARA

Penguatan tersebut perlu dilakukan apabila ingin Indonesia kembali bangkit dari keterpurukan di sektor migas.

Jakarta - Pemerintah dan DPR didesak untuk mengubah perspektif dari mendorong terpenuhinya target lifting, menjadi memaksimalkan fungsi Pertamina sebagai lokomotif sumber pendapatan negara dari sektor industri minyak dan gas (migas).

Penguatan tersebut perlu dilakukan apabila ingin Indonesia kembali bangkit dari keterpurukan di sektor migas.

Pendapat tersebut dipaparkan ekonom Darmawan Prasodjo dalam diskusi bertema "Menuju Revisi UU Migas" yang diselenggarakan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/2).

"Bagi saya perbaiki dulu Pertamina, rubah dari profit oriented ke growth oriented, sebagai investasi bagi anak cucu kita. Mungkin investasi sekarang dapatnya 10 tahun lagi," papar Darmawan.

Darmawan menilai selama ini Pemerintah terlalu berkonsentrasi mendorong terpenuhinya target lifting dengan pembukaan ladang migas baru. Padahal, negara lain sudah menggunakan arah berbeda dengan mendorong perusahaan negara di bidang migas untuk maju dan ekspansi.

Dia memberi contoh Petronas Malaysia yang berpendapatan sekitar Rp200 triliun per tahun, jauh di atas Pertamina yang hanya sekitar Rp24 triliun per tahun.

Petronas dan perusahan minyak dunia lainnya dibangun dengan pendekatan growth oriented dimana laba pertahun tak diambil negara, namun diinvestasikan lagi sebagai capital expenditure di perusahaan itu.

Pemerintah Indonesia tak pernah berpikir tentang hal itu, kata Darmawan, karena lebih mementingkan dorongan agar ladang-ladang migas baru dibuka demi memenuhi target lifting.

Apabila ada perubahan, Pertamina akan mampu memberi ratusan triliun per tahun ke kas negara dalam beberapa tahun ke depan.

"Tentu harus ada perubahan tujuan, yakni setting up domestic petroleum industry, bukan demi lifting. Lifting itu secondary. Jadi membangun industri migas dalam negeri yang lebih penting," tegas Darmawan.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P, Daryatmo Mardiyanto, mengatakan pihaknya sepakat dengan usulan itu, dan akan mendorongnya dimasukkan dalam draf RUU Minyak dan Gas (Migas) yang sedang disusun DPR.

Menurut Mardiyanto, memenuhi target lifting tetap tak boleh dilupakan. Hanya saja, kata dia, harus ada semangat di aturan perundang-undangan tentang pengakuan historis terhadap peran perusahaan nasional, seperti Pertamina.

"Maka kita harus memberikan ruang kepada Pertamina ataupun perusahaan lain yang diinisiasi Pemerintah. Kalau tak melakukan perubahan seperti itu, sama saja Pemerintah naif," kata Daryatmo.

"Kalau tak bisa masuk UU Migas, bisa saja kita buat UU baru lagi khusus soal Pertamina dan pengembangannya."

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/YUD

Page ( 1  2  3  4  5  7  8  9 ) Lowongan Kerja Migas
Comments