Berita Migas‎ > ‎

97% Kapal Nasional Kuasai Hulu Migas

Berita Migas:

Kapal Nasional Kuasai Operasional Hulu Migas

22 Mei 2013

Bandung – Jumlah kapal penunjang operasi di sektor hulu migas sebanyak 672 unit. Dari angka tersebut, hanya 20 kapal atau tiga persen masih berbendera asing. Artinya, 97 persen kapal telah berbendera Indonesia.

“Fakta ini menunjukkan keberpihakan industri hulu migas pada perkapalan nasional,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini saat pembukaan Konvensi Nasional Penunjang Operasi Migas di Bandung, Rabu (22/5). Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo.

Rudi menjelaskan, beberapa usaha dilakukan oleh SKK Migas bersama dengan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) dalam upaya pemenuhan implementasi azas cabotage yang digulirkan pemerintah. Diantaranya, memasukkan klausul kewajiban berbendera Indonesia dalam setiap proses pengadaan kapal, mengoptimalkan sharing capacity untuk penggunaan fasilitas penunjang operasi, dan melibatkan galangan kapal Nasional dalam setiap proyek pembangunan kapal baru di kontraktor KKKS.

Meski demikian, ada beberapa tantangan penggunaan kapal nasional secara penuh di sektor hulu migas. Contohnya, sulitnya ketersediaan kapal seismik, pengeboran, dan penggelaran pipa yang berbendera Indonesia. Untuk kapal pengeboran, berdasarkan data SKK Migas, baru terdapat tiga unit kapal berbendera Indonesia. Padahal, kebutuhan kapal pengeboran sampai dengan 2015 sekitar 64 kapal. Kondisi ini menunjukkan suplai kapal pengeboran berbendera Indonesia masih sangat jauh dari kebutuhan operasional di hulu migas. Di sisi lain, seperti diketahui, Kementerian Perhubungan memberikan masa dispensasi kapal pengeboran sampai akhir tahun 2015.

“Merujuk rencana kegiatan pengeboran yang akan meningkat di masa mendatang, SKK Migas melihat perlu adanya terobosan agar dapat memenuhi ketentuan azas cabotage yang telah ditetapkan,” katanya.

Oleh karena tu, dibutuhkan dukungan berbagai pihak mulai kementerian terkait dan para pengusaha kapal Nasional. Perlu dicarikan solusi bagaimana cara terbaik untuk menjembatani antara kebutuhan operasi hulu migas dan pemenuhan konsititusional. Jika penerapan azas cabotage dilaksanakan tanpa kompromi, niscaya pencapaian produksi migas dan kegiatan hulu migas akan mengalami banyak hambatan.

“Kami sangat mendukung azas cabotage dan peningkatan kapasitas Nasional di bidang perkapalan, dengan catatan tetap memperhatikan kondisi aktual di lapangan,” kata Rudi.

Penandatanganan Empat Kesepahaman
Dalam konvensi tersebut, ditandatangani empat kesepahaman antara SKK Migas dengan instansi terkait. Pertama antara Bidang Operasi SKK Migas dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengenai dukungan perijinan terkait kegiatan usaha hulu migas. Kedua, bidang Operasi SKK Migas dengan Direktorat Perhubungan Udara tentang penyelenggaraan pengawasan keamanan dan keselamatan penerbangan di Sektor Hulu Migas Indonesia.

Kemudian, MoU antara SKK Migas dengan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait pemasangan fasilitas pemantau cuaca (weather forecast) di kontraktor KKS. Terakhir, kesepakatan antara SKK Migas dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) mengenai kerja sama pengelolaan TENORM (technologically enhanced naturally occurring radioactive materials) yang dihasilkan industri hulu migas.

“Langkah ini wujud konkret kolaborasi SKK Migas dengan berbagai pihak. Tujuan akhir, mencapai target produksi migas yang telah ditetapkan,” kata Deputi Pengendaian Operasi, SKK Migas, Muliawan. (ACU)  (source http://www.skkmigas.go.id/kapal-nasional-kuasai-operasional-hulu-migas)

 

Comments